Lesbumi Jatim Sebut Penyatuan Tanah dan Air di IKN Bukan Penyekutuan

KEDIRI, iNewsKediri - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirimkan tanah dan air Kerajaan Majapahit ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Sepaku, Kalimantan Timur.

Wakil Ketua Lesbumi PWNU Jawa Timur Imam Mubarok menilai Khofifah kurang lengkap dalam mengambil sampel air dan tanah yang dikirimkan ke lokasi IKN.

Baca Juga

Pelaksanaan Upacara 17 Agustus Tahun Ini Diperkirakan Berlangsung di Ibu Kota Negara (IKN)

Sebab kebesaran kerajaan di Nusantara, khususnya di tanah Jawa bukan hanya terpusat di Majapahit. Tetapi ada juga Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari yang selain lebih tua juga memiliki kebesaran yang tidak kalah.

“Kalau prinsipnya pemerataan harusnya tanah dan air Kediri dan Singasari juga ikut diambil. Dibanding dari daerah lain Gubernur Jawa Timur kurang lengkap,” ujar Imam Mubarok atau akrab dipanggil Gus Barok kepada iNewsKediri Selasa (15/3/2022).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Sabtu lalu (12/3) telah mengambil sampel air untuk IKN  di kawasan Sumur Upas Candi Kedaton, Trowulan, Mojokerto.

Baca Juga

Rencana Pemindahan Ibukota Negara (IKN) Dapat Dukungan dan Kawalan dari TNI AD

Air yang diambil berasal dari sumber mata air Banyu Panguripan yang terletak di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan. Konon, Candi Kedaton Sumur Upas merupakan pusat sistem pengairan di masa Kerajaan Majapahit. Sementara tumpukan batu bata merah adalah kanal air penghubung ke permukiman warga.

Dalam prosesi “Mendhet Tirto lan Siti” tersebut , air diciduk dengan memakai siwur atau gayung kuno, dan lalu dikucurkan ke dalam gentong. Khofifah kemudian menuangkan air ke dalam kendi tanah yang sudah disiapkan.

Prosesi yang diiringi dengan pembacaan doa, berlanjut dengan pengambilan tanah yang lokasinya sekitar 10 meter dari tempat pengambilan air. Sama dengan air yang berasal dari Sumur Upas Candi Kedaton.

Baca Juga

70 Persen Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Mengusung Konsep Area Hijau

Tanah yang diambil dari pusat kerajaan Majapahit itu langsung dibawa ke lokasi IKN Nusantara untuk dicampur dengan tanah dan air dari propinsi lain. Seluruh air dan tanah dari 34 propinsi itu akan disatukan ke dalam Kendi Nusantara.  

Gus Barok mengatakan, Kerajaan Kediri dalam sejarahnya lebih tua (berdiri 1045 M) dari Kerajaan Majapahit. Dalam sumber yang ada, kekuasaan Kerajaan Panjalu atau Kediri bahkan sampai ke wilayah Papua Barat.

Bahkan saat jelang keruntuhannya, yakni seiring munculnya Kerajaan Demak, pusat pemerintahan Majapahit dipindah ke Kediri. “Dengan ibukota bernama Jenggala Wilwatikta Kediri,” ungkap Gus Barok.

Baca Juga

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Segera Dimulai, Presiden Jokowi: Tak Akan Rusak

Gus Barok juga mengulas soal Patih Gajah Mada dan Sumpah Palapa yang menjadi alasan Khofifah memilih membawa tanah dan air bekas Kerajaan Majapahit. Sumpah penyatuan Nusantara, kata Gus Barok merupakan update dari cita-cita penyatuan Raja Singasari Kertanegara (1272-1292 M).  

Kalau Gubernur Khofifah berfikir pemerataan, kata Gus Barok secara tekhnis tinggal mengutus kepala daerah setempat untuk menyiapkan.

“Artinya kalau mengedepankan pemerataan tentunya Kediri dan Singasari juga ikut diambil dan dibawa ke IKN. Tapi sudah terlanjur,” kata Gus Barok yang juga Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

Baca Juga

Tinjau Lokasi Pembangunan Bandara Baru di IKN, Kemenhub Targetkan Rampung Tahun 2024

Sementara terkait kegiatan ritual pengambilan tanah dan air tersebut, Gus Barok melihat hal itu sebagai peristiwa kebudayaan. Dalam kacamata Jawa bertujuan mengambil ruh atau semangat, dan lalu disatukan.

“Itu manunggalnya roso-roso energi atau menyatukan roso,” terangnya. Sementara dari sisi Islam, Gus Barok melihat aktifitas tersebut sebagai bagian wujud wasilah atau ikhtiar dengan memberi penanda.

Bahwa seluruh unsur air dan tanah di 34 propinsi disatukan dengan harapan semua akan berjalan dengan baik. “Wasilah ini konsepnya menyatukan. Dan kegiatan ini tidak ada konsep menyekutukan,” terang Gus Barok.

Sementara seusai seusai prosesi pengambilan air dan tanah. Gubernur Khofifah mengatakan air dan tanah yang berasal dari bumi Majapahit mengandung nilai sejarah besar nusantara. Secara historis, Nusantara merupakan bagian Sumpah Palapa yang diucapkan Mahapatih Gajah Mada. Nusa berarti pulau dan Antara adalah luar. 

Kerajaan Majapahit dengan sumpah palapa Gajah Mada itu yang kemudian mempersatukan pulau-pulau yang tersebar.

“Sebelum pulau-pulau dipersatukan oleh Majapahit, Mahapatih Gajahmada melakukan puasa. Amukti palapa dalam Sumpah Palapa merupakan bagian yang begitu kuat dimana tekad dari Mahapatih Gajahmada mempersatukan banyak pulau ke dalam Nusantara,” ungkap Khofifah.  

“Seluruh nilai referensi dari sejarah ini dituangkan oleh Mpu Prapanca di Buku Nagarakartagama. Juga dikuatkan dengan Buku Sutasoma karya Mpu Tantular tertulis Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa,” tambahnya.

Editor : Solichan Arif