Lagi, Gagalnya Kesepakatan Kebijakan Anggaran Antara Pemkab Blitar dan DPRD

Jumlah kursi anggota fraksi dari partai pengusung Bupati-Wakil Bupati lebih kecil dari yang bukan partai pengusung. 

Mujianto menambahkan jika apa yang seharusnya dilakukan oleh fraksi pengusung adalah terus membangun komunikasi politik dengan fraksi non pendukung.

Memetakan setiap dinamika apa yang berkembang, sehingga langkah komunikasi politik bisa berjalan dengan baik, atau setidaknya kebijakan Bupati berjalan dengan efektif. 

Komunikasi politik antar fraksi sebagai bentuk kerjasama antara pihak-pihak dalam struktur DPRD juga tidak lepas dari kualitas dan kemampuan komunikasi politik anggota legislatif dari partai pengusungnya, sehingga kerjasama yang berlangsung adalah kerjasama yang produkstif.

"Adanya kerjasama yang harmonis antar fraksi akan menentukan efektifitas kerja di DPRD. Semakin baik komunikasi politik yang berlangsung maka tugas dan fungsi yang diemban akan semakin efektif terlaksana dengan baik," ujarnya.

Baca Juga

Gelar Silaturahmi, KAHMI Blitar Tekankan Kader HMI Harus Merawat Nalar Kritis

Menutup perbincangan, pengamat politik itu menambahkan jika dengan adanya fenomena kejadian tidak quorumnya setiap kesepakatan karena tidak optimalnya fungsi fraksi partai pengusung di DPRD bisa berakibat pada komunikasi politik antar fraksi tersumbat dan tidak berjalan efektif.

Editor : Rohman