Sidang Paripurna Tertunda, Wabup Blitar Ungkap Akan Diselesaikan TP2ID, Mujianto: Ada Kontradiksi

BLITAR, iNewsKediri - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang seharusnya dilakukan pada Jumat, 5 Agustus 2022 justru tertunda.

Tertundanya Rapat Paripurna tersebut akibat peserta tidak memenuhi quorum dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Aggaran Sementara (PPAS).

Wakil Bupati (Wabup), Rahmat Santoso pun menyampaikan, jika tertundanya acara tersebut karena kurangnya komunikasi antara eksekutif dengan legislaif.

Rahmat Santoso juga menambahkan jika semuanya akan selesai dengan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID).

"Permasalahan itu akan selesai dengan sangat cepat dan diselesaikan oleh tim TP2ID. Semua masalah akan selesai dalam minggu ini karena tim TP2ID yang akan mengkomunikasikan dengan legislatif setelah adanya sumbatan komunikasi tersebut," ujarnya.

Disisi lain Mujianto, Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Blitar menanggapi adanya salah tafsir publik atas statemen Wabub perihal tidak quorumnya rapat paripurna KUA PPAS perubahan tahun 2022 pada Jumat lalu.

Yang menurutnya harus bisa ditindaklanjuti oleh TP2ID.

"Kami anggap tindak lanjut dari TP2ID itu adalah benar," katanya.

"Kenapa, wajarlah Wakil Bupati berharap seperti itu karena mereka dibentuk memang diharapkan bisa memberikan masukan, sebagai katalisator, dinamisator bahkan komunikator atas tersumbatnya komunikasi antara OPD dengan Bupati - Wakil Bupati yang nota bene saat itu kedua-duanya adalah baru," tanbahnya.

Menurutnya, hal itu sebagai perwujudan komunikator hubungan antara eksekutif dengan legislatif, menggali semua persoalan dan potensi daerah untuk bisa segera bangkit dari terdegradasinya ekonomi akibat covid-19.

"Substansi itulah yang saya lihat dari tugas sehingga perlunya mereka (TP2ID) di angkat dengan SK Bupati," ucap Mujianto.

Dalam perkembangan hampir setahun, TP2ID bekerja namun ada hal kontradiksi dari sebagian mereka.

Dan seakan melebihi kekuasaan Bupati - Wakil Bupati, bahkan sangat ironi terkesan memaksakan kehendak sehingga malah menambah persoalan dan beban dari sebagian OPD yang ada.  

"Terus terang kita pernah dan sering berdiskusi dengan Pak Wimbo Hardjito sebagai salah satu dari tim TP2ID itu, dan seperti itulah yang saya harapkan, kita berdiskusi panjang bersama salah satu personel disalah satu OPD tentang implementasi Angkutan Bus Pelajar.

Banyak hal yang dibedah disana, banyak arahan yang disampaikan beliau saat itu, dan ini akan di running untuk menghasilkan program yang sustainable," jelas Ketua PPI yang juga sebagai pengamat politik tersebut.

"Disisi lain, ada beban dan ketertekanan disalah satu OPD dengan dipaksakannya tambahan personalia yang sebenarnya itu tidak perlu, atau kalaupun perlu harus sesuai dengan keahlian sesuai sengan kapasitas di OPD tersebut, saya sebut saja isu U19 di PUPR," ujarnya.

Menurutnya, banyak elemen daerah yang telah memfungsikan diri seperti apa yang diharapkan oleh Wakil Bupati tersebut.

Yaitu sebagai katalisator dan dinamisator baik diminta atau tidak karena kepedulian mereka untuk berperan membangun daerah lebih baik. 

"Saya pikir dominasi yang berlebihan dari peran sebagian mereka di tim TP2ID inilah yang perlu di Evaluasi. Kita beri otoritas atas apa yang OPD lakukan sesuai dengan tupoksinya dengan asyik dan menyenangkan, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun," tegasnya.

Editor : Rohman