Debat Pertama Pilkada Kota Kediri, Pasangan Vinanda-Gus Qowim Soroti Persentase Penduduk Miskin

KEDIRI, iNewsKediri.id - KPU Kota Kediri menggelar debat pertama pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri tahun 2024, Jumat (1/11/2024). Bertempat di Hall Insumo Kediri Convention Center (IKCC) Kota Kediri Jawa Timur. Dalam Debat tersebut, calon Wali Kota Kediri nomor urut 1 Vinanda Prameswati menyoroti tingkat kemiskinan di Kota Kediri. Ternyata, persentase penduduk miskin di Kota Kediri tertinggi kedua di Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, Cawali yang berpasangan dengan tokoh ulama KH. Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) itu menyatakan persentase penduduk miskin di Kota Kediri yang menduduki peringkat nomor dua paling tinggi antar kota se-Jawa Timur. Pernyataan itu tentu membuat publik terkejut, karena selama ini Kediri dilabeli sebagai kota terkaya dan terbahagia di Indonesia.

Baca Juga

Sahroni di Kediri: Aparat, Jangan Sampai Barani Tak Netral dalam Pilkada

"Jadi memang menurut pandangan kami, warga Kota Kediri yang miskin itu terdapat 21.000 di tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat 19.000. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Kediri ini menduduki peringkat nomor dua paling tinggi antar kota se-Jawa Timur. Sehingga ke depan perlu adanya penurunan angka kemiskinan," terang Vinanda.

Jika kita buka data persentase penduduk miskin menurut kota di Jawa Timur pada tahun 2023 pernyataan Vinanda tersebut benar adanya. Dari 9 kota di Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri ringking kedua tertinggi tingkat persentase penduduk miskin dengan angka 7,15 persen.

Kota Tahu ini berada satu level dibawah Kota Blitar yang menempati kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi pertama dengan angka 7,30 persen. Sedangkan posisi tertinggi ketiga adalah Kota Pasuruan 6,60 persen dan keempat Kota Probolinggo 6,48 persen.

Baca Juga

KPU Kabupaten Kediri Gelar Debat Publik Kedua Pilkada 2024

Posisi kelima ditempati oleh Kota Mojokerto 5,57 persen, keenam Kota Madiun 4,74 persen, ketujuh Kota Surabaya 3,65 persen, kedelapan Kota Malang 4,26 persen dan kota dengan tingkat persentase penduduk miskin terendah di Jatim adalah Kota Batu 3,31 persen.

Sebenarnya, Kota Kediri dibawah kepemimpinan Abdullah Abu Bakar sudah berhasil memperbaiki persentase penduduk miskin pada tahun 2024 ini. Dari angka 7,15 persen di tahun 2023 turun menjadi 6,51 persen pada tahun 2024 atau 0,64 persen selama satu tahun. Tetapi posisi Kota Kediri ini masih tetap berada di peringkat tertinggi kedua di Jatim.

Tiga tahun terakhir, selama kepemimpinan mas Abu, penurunan angka kemiskinan di Kota Kediri memang tidak terlalu signifikan. Di tahun 2021, angka kemiskinan berdasarkan data yang sama mencapai 7,75 persen, hanya turun 0,52 persen di tahun 2022, menjadi 7,23 persen. Di tahun itu jumlah warga miskin mencapai 21,15 ribu jiwa. Di tahun 2023, penurunan bahkan hanya 0,08 persen, hanya 120 jiwa miskin yang berhasil diselamatkan.

Baca Juga

Koramil 0809/23 Kunjang Gelar Komsos, Berpesan Jaga Kondusifitas Wilayah Jelang Pilkada

Masih berdasarkan data persentase penduduk miskin di Jatim milik BPS Tahun 2024, Kota Blitar juga tetap di urutan tertinggi pertama dengan angka 6,75 persen, lalu disusul Kota Kediri dengan angka 6,51 persen. Dibandingkan dengan kota tetangga yaitu, Madiun 4,38 persen (urutan keenam) dan Kota Mojokerto 5,57 persen (urutan kelima), Kota Kediri masih kalah jauh.

Tingginya persentase penduduk miskin di Kota Kediri ini tentu sangat ironis. Betapa tidak, Abdullah Abu Bakar saat memimpin kota ini punya program andalan Program Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat Prodamas.

Tetapi kenyataanya, selama  selama dua periode (10 tahun) prodamas dijalankan tidak sanggup untuk mengentaskan kemiskinan warganya. Betapa tidak, angka pertumbuhan ekonomi yang diukur dari penurunan jumlah warga miskin di Kota Kediri terbilang kecil hanya sekitar 1,9 persen.

Baca Juga

Pilkada Blitar Panas, Sanksi Pidana Pemilu Ancam Rijanto-Beky

Padahal, program andalan Mas Abu tersebut cukup besar dalam menggerus porsi APBD Kota Kediri. Bisa dibayangkan, pada periode pertama prodamas mengalokasikan anggaran Rp50 juta per RT per tahun, sehingga total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp72 miliar. Kemudian periode kedua menjadi prodamas plus dengan melipat gandakan alokasi anggaran menjadi Rp100 juta per RT per tahun atau total anggarannya sekitar Rp144 miliar.

Menurut lulusan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya itu, perlu adanya upaya strategis dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Kediri. Makanya, dia bersama Gus Qowim berupaya dengan berbagai program andalannya yang tercantum dalam SAPTA CITA (tujuh program prioritas).

"Program kami yang pertama adalah Program Ekonomi Kerakyatan (MERATA). Dimana, tujuan program ini untuk pembangunan dan perlindungan sosial. Sehingga ke depan dengan adanya dukungan di kader kesehatan, kemudian kader lingkungan dengan pemberian insentif, lalu bagi guru ngaji dan program padat karya yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi warga Kota Kediri yang miskin, tentunya ini dapat menekan angka kemiskinan di Kota Kediri," beber Mbak Vinanda.

Baca Juga

KPU Kota Kediri Gelar Debat Pertama Pilwali Dengan Mengusung Tiga Tema

Sosok calon pemimpin yang diusung oleh mayoritas partai politik ini juga menawarkan program produktif, kreatif dan inovatif dalam upaya mengentaskan angka kemiskinan di Kota Kediri. Dia akan memberikan BOSDA untuk pendidikan serta beasiswa bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi untuk meningkatkan kualitas SDM warganya.

"Ada program BOSDA untuk pendidikan serta beasiswa bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berpresiasi serta adanya beasiswa atlet berprestasi serta bantuan modal serta perluasan modal bagi UMKM tentunya ini juga bisa menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Kediri yang selama ini angka kemiskinan di Kota Kediri tetap di peringkat nomor dua paling tinggi di Jawa Timur antar kota," tandas anak muda yang bertekad untuk membawa kemajuan untuk kota tercintanya ini.

Sayangnya, paslon 01 Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono gagal paham terhadap fakta tersebut. Bunda Fey justru mengkoreksi dengan data persentase penduduk miskin antar kota dan kabupaten di Jawa Timur. Apabila kota madya harus dibandingkan dengan kabupaten, tentu ini tidak relevan. Sudah semestinya kota madya dibandingkan dengan kota madya.

"Sepertinya data yang anda sampaikan tidak tepat, karena penurunan angka kemiskinan Nasional saja pada tahun 2024 itu hanya 9 poin 03 persen. Angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur itu diduduki oleh Madura, jadi itu yang anda sampaikan kurang tepat," kata Ferry Silviana.

"Beberapa kota dan kabupaten di sekitar kita, bahwa menduduki angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dari kita diangka 9,95 persen. Provinsi itu penurunannya itu 9,79 persen. Jadi capaian Pemkot Kediri diangka 6,51 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024 itu capaian yang sangat luar biasa," imbuh dia.

Sementara pasangannya, Regina Nadya Suwono justru mengkambing hitamkan bencana pandemi sebagai salah satu indikator penyebab kemiskinan. Menurutnya, langkah Kota Kediri yang sudah menggelontorkan APBD untuk bantuan sosial kepada masyarakat sukses menahan laju kemiskinan di Kota Kediri agar tidak semakin parah.

"Perlu diberi catatan, bahwa beberapa tahun silam bukanlah tahun yang mudah, bagi kita yang tinggal di Kota Kediri maupun di Indonesia. Dengan adanya pandemi, semua ekonomi jeblok, daya beli menurun, tapi Pemkot kediri hadir memberi bantuan tunai dan non tunai sehingga tingkat kemiskinannya bisa dibantu untuk diturunkan," katanya.

Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur, Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota di Jawa Timur Tahun 2023

1. Kota Blitar 7,30 persen

2. Kota Kediri 7,15 persen

3. Kota Pasuruan 6,60 persen

4. Kota Probolinggo 6,48 persen

5. Kota Mojokerto 5,77 persen

6. Kota Madiun 4,74 persen

7. Kota Surabaya 4,65 persen

8. Kota Malang 4,26 persen

9. Kota Batu 3,31 persen

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota di Jawa Timur Tahun 2024

1. Kota Blitar 6,75 persen

2. Kota Kediri 6,51 persen

3. Kota Pasuruan 6,31 persen

4. Kota Probolinggo 6,18 persen

5. Kota Mojokerto 5,57 persen

6. Kota Madiun 4,38 persen

7. Kota Surabaya 3,96 persen

8. Kota Malang 3,91 persen

9. Kota Batu 3,06 persen

Editor : Agung K Jatmiko