KEDIRI, iNewsKediri - Penyelenggaraan pemilu di Indonesia baru akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang, namun sejumlah persiapan saat ini sudah mulai dilakukan.
Salah satunya adalah mengenai dana pelaksanaan pemilu 2024.
Menanggapi hal tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, pihaknya akan mengawal aliran dana Pemilu 2024.
Hal ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyelewengan dana.
Menurutnya, Pemilu harus dijalankan dengan sportif dan tidak mengandalkan kekuatan uang untuk menggaet suara.
"Jadi kita sepakat, kalau kontestasi besok itu tidak boleh mengadu kekuatan uang, tapi kekuatan visi dan misi. Kalau kendaraannya 300 cc, ya, semuanya harus 300 cc, nggak boleh ada yang 4.000 cc," ujarnya secara virtual, Selasa 22 Maret 2022.
Untuk itu, pihaknya memperkuat sinergi dengan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
Selama mengawal dana Pemilu, pihaknya menemukan sejumlah kasus terjerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sebelumnya, beberapa calon kepala daerah disokong untuk menang dalam kontestasi politik agar dapat melancarkan sejumlah proyek pembangunan.
Ketika dia resmi mengembang jabatan tersebut dan proyek berhasil dilakukan, kepala daerah tersebut akan mendapatkan gratifikasi dan dana tersebut masuk ke dalam rekening pribadinya.
"Contoh kasus Madiun, Bambang Irianto, lalu Jombang, Cimahi, Bandung Barat, itu semua ijon di belakang. PPATK sudah mengikuti hal-hal itu dan terus mengawal hal itu," ujar Ivan.
Ivan mengatakan, pihaknya tidak ingin kontestasi politik nanti menjadi lebih buruk dengan adanya mobilisasi massa yang disengaja.
"Jadi isunya bukan hanya monetisasi suara, tapi mobilisasi massa, orang-orang datang ke Jakarta, katakanlah terjadi konflik horizontal dan kecelakaan terjadi, kita tidak ingin itu terjadi. Jadi PPATK dan FKDKP akan terus bergandengan dengan kuat terkait hal ini," tandas Ivan.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
