KEDIRI, iNewsKediri - Kabar bahagia bagi produsen tahu dan tempe yang ada di Indonesia.
Ditengah kondisi harga kedelai yang melambung tinggi dan membuat sejumlah produsen tahu tempe mengalami kerugian.
Akhirnya, pemerintah memutuskan akan segera membantu proses subsidi kedelai.
Tentu saja, kabar ini menjadi angin segar bagi seluruh produsen tahu dan tempe.
Padahal, sebelumnya mereka sudah mengancam atau bahkan sudah melakukan mogok produksi karena imbas harga kedelai mahal.
Dengan adanya kabar ini, produsen tahu dan tempe dipastikan tidak akan mogok produksi lagi.
Ketua Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) Jawa Tengah, Sutrisno Supriantoro mengatakan, bahwa sudah terjadi kesepakatan antara Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) dengan pemerintah.
Pemerintah akan membantu perajin agar harga kedelai menjadi terjangkau sehingga perajin tetap bisa berproduksi.
"Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk membantu subsidi sebesar Rp1.000 per kilogram kedelai. Misal kalau saat ini harga sekitar Rp11.300 per kilogram, maka nanti dapat subsidi Rp1.000 sehingga kita beli sekitar Rp10.300," kata Sutrisno mengutip MNCTrijaya, Selasa 22 Februari 2022.
Gakoptindo Jawa Tengah membatalkan rencana mogok produksi seiring kenaikan harga kedelai.
Pembatalan aksi mogok produksi tersebut karena sudah tercapai kesepakatan dengan pemerintah.
Selain itu, Sutrisno menambahkan ada tiga hal yang diajukan oleh Kopti kepada pemerintah yaitu salah satunya menjamin ketersediaan kedelai selama tiga bulan ke depan.
"Dalam pembicaraan tersebut kami meminta agar pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku kedelai selama tiga bulan ke depan, jaminan harga tidak mengalami fluktuasi dan dipastikan berada pada kisaran Rp 10.000 hingga 10.500 per kilogram dan kami juga meminta pemerintah mengumumkan kenaikan harga tempe dan tahu sebanyak 20-25%,” ucapnya
Sutrisno menuturkan, meski sudah ada imbauan pembatalan mogok produksi, masih ada perajin yang tidak memproduksi.
Karena itu, Sutrisno meminta kepada pemerintah untuk mengatur tata niaga kedelai.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk tata niaga kedelai supaya tidak diberikan ke swasta,” tutupnya.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
