Mahasiswa Blitar Dorong Percepatan Penyaluran BPNT dan BLT Minyak Goreng untuk Membantu Perekonomian

BLITAR, iNewsKediri - Penyaluran bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng saat ini telah dijalankan.

Namun, sampai saat ini masih belum 100% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memeroleh bantuan tersebut.

Baca Juga

Satreskrim Polres Kediri Tangkap Pelaku Penipuan Beras BPNT Kabupaten Kediri Senilai Rp 1,5 M

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Blitar pun menyoroti tentang hal ini.

Rio Adi Saputra Ketua Umum HMI Blitar juga menilai bahwa pemerintah perlu melakukan percepatan agar para KPM ini bisa memperoleh haknya dan tidak ada yang terlewat.

"Pemerintah perlu melakukan percepatan penyaluran BPNT dan BLT minyak goreng ini. Sebab, dilapangan masih ada KPM yang mengeluh belum memperoleh BLT ini," ujar Rio dalam audiensi bersama DPRD Komisi IV.

Baca Juga

Sidang Korupsi BPNT, Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Dituntut 8 Tahun Penjara

Dalam audiensi yang digelar pada Kamis 21 April 2022 ini juga menghadirkan Dinas Sosial dan Bank BNI selaku instansi terkait penyaluran bantuan sosial.

Pihak BNI dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa sudah mengikuti prosedur yang ada dari pusat.

Adanya kendala dilapangan memang sulit dihindarkan dan Bank BNI selaku penyalur Bansos juga sudah bekerja secara profesional.

Baca Juga

Kasus Korupsi BPNT Kota Kediri Memasuki Babak Baru, Perkara Siap Disidangkan

Dalam audiensi tersebut, Rio juga meminta perpindahan penyaluran bansos dari PT Pos ke Bank Himbara ini agar lebih disederhanakan.

Sebab, masyarakat juga kebingungan saat penyaluran bansos ada nama yang hilang.

Diketahui BPNT ini memiliki dua sistem penyaluran, yaitu melalui PT pos dan PT BNI.

Baca Juga

Penyaluran BPNT Sudah Berlangsung, Kepala Staf Presiden Belum Terima Laporan Adanya Keluhan

Menurut Rio, seharusnya KPM yang sudah memiliki KKS atau ATM tetap melalui BNI sedangkan KPM yang belum memiliki KKS atau tidak bisa terinject dana bansos bisa melalui PT Pos.

Di sisi lain, Pemda Blitar juga diminta untuk menaikkan upah operator desa yang dianggap terlalu minim.

"Pemda seharusnya juga memberikan anggaran untuk operator desa sebesar Rp500 ribu per bulan karena saat ini upah operator desa dalam penginputan DTKS masih minim," pungkas Rio.

Baca Juga

Waduh, Kejaksaan Sukabumi Temukan Indikasi Penyelewengan Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Sebagai informasi, penyaluran Bansos ini dirapel tiga bulan sekaligus mulai April hingga Mei yang akan dibayar pada April 2022.

Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, masing-masing bansos yang dipercepat penyalurannya yaitu BPNT sebesar Rp600.000 dan BLT Minyak Goreng sebesar Rp300.000.

Editor : Rohman