Penetapan Desil Belum Cerminkan Realitas Ekonomi, Pemerintah Didesak Bersikap Tanggap

JAKARTA, iNewsKediri.id -  Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto, menyoroti maraknya keluhan dari kalangan buruh kelas bawah, pelaku UMKM kecil, hingga petani yang terlempar ke kategori desil tinggi dalam sistem pendataan pemerintah.

Ketika warga masuk ke dalam Desil 6 hingga 10, secara otomatis mereka tidak bisa lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonomi mereka saat ini sangat membutuhkan dukungan negara.

Baca Juga

Lakukan Sosialisasi Manfaat Program Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Ratusan Mahasiswa

Pengelompokan desil dinilai belum menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya karena terlampau kaku dalam memperhitungkan kepemilikan aset, kondisi rumah, kendaraan, hingga pengeluaran per kapita.

Pulung menegaskan bahwa persoalannya bukan terletak pada kategori desil itu sendiri, melainkan ketika data yang belum valid ini dijadikan satu-satunya patokan penerima bantuan sosial pemerintah.

Sementara terkait mekanisme perbaikan yang ada saat ini, Pulung memberikan catatan kritisnya.

“Memang BPS dan Kemensos sudah membuka ruang perbaikan data. Masalahnya seberapa lama prosesnya dan seberapa lama pula bisa memulihkan hak masyarakat miskin untuk mengakses bantuan sosial,” ujarnya.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar