Jutaan Vaksin Covid-19 Kadaluwarsa Ditemukan, Anggota DPR RI Minta Proses Distribusi Dievaluasi

KEDIRI, iNewsKediri - Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada akhir Februari ini ditemukan ada enam juta dosis vaksin Covid-19 yang kadaluwarsa. 

Ada beberapa jenis vaksin yang ditemukan kadaluwarsa ini yaitu hibah dari negara-negara maju yang disalurkan ke beberapa negara di Afrika maupun Indonesia.

Baca Juga

Mayoritas Masyarakat Indonesia Tahun Ini Bakal Mudik Lebaran, Seberapa Penting Vaksinasi Booster?

Hal ini mendapat tanggapan dan sorotan langsung dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati.

Ia meminta agar mata rantai proses penerimaan, distribusi, penyimpanan hingga penyuntikan dievaluasi dengan mempertimbangkan tanggal kadaluarsa sebuah vaksin.

Mufida meminta jangan sampai jumlah dosis vaksin kadaluarsa bertambah banyak karena anggaran negara sudah digunakan dalam proses penerimaan, distribusi hingga penyimpanan.

Baca Juga

Ramai Pemberian Vaksin Covid-19 Dosis ke 4, Begini Penjelasan Pakar

“Meskipun vaksinnya gratis tapi proses dari diterima, distribusi hingga penyimpanan memakai anggaran negara. Kalau akhirnya kadaluarsa dan tidak bisa digunakan bisa mubazir sekaligus pemborosan anggaran negara. Harus dipertimbangkan mata rantai hingga proses vaksinasi dari sisi kadaluarsanya,” ungkap Mufida dalam keterangannya, Senin 28 Februari 2022.

Mufida meminta strategi percepatan vaksinasi perlu dilakukan. Sebab hingga 27 Februari 2022, baru 9 provinsi yang sudah mencapai vaksin lengkap dua dosis.

“Secara nasional saja kita masih kurang sedikit untuk vaksin lengkap dua suntikan baru 69 persen. Bahkan ada tiga provinsi yang cakupan vaksin dosis pertamanya di bawah 70 persen yakni Maluku, Papua Barat dan Papua. Artinya masih ada warga negara Indonesia yang masuk dalam program vaksin tapi belum mendapat satupun dosis vaksin,” kata Mufida.

Baca Juga

151,3 Juta Warga Indonesia Sudah Terima Suntikan Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Ia menyebut percepatan vaksinasi bisa dilakukan dengan beberapa cara.

Beberapa jenis vaksin yang mendekati kadaluarsa bisa digunakan sebagai vaksin booster yang capaiannya baru 4,7 persen secara nasional.

“Kemarin sudah ada percepatan untuk Lansia vaksin booster cukup menunggu tiga bulan sejak vaksin kedua tidak harus enam bulan. Ini bisa dikaji untuk petugas publik dan kelompok rentan lainnya bisa tidak cukup tiga bulan jaraknya untuk booster. Tapi ini harus melalui kajian sains dan kesehatan, jika memungkinkan kenapa tidak dilakukan,” sebut Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.

Editor : Rohman