KEDIRI, iNewsKediri - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa beban subsidi energi di APBN sangatlah berat, jumlahnya mencapai Rp502 triliun.
Dia mengatakan, lonjakan harga energi dan pangan akibat perang Rusia-Ukraina menjadi pemicu, maka dari itu, pemerintah berupaya memberikan subsidi baik itu energi maupun pangan.
"Tetapi memang yang berat itu APBN. APBN menjadi berat karena subsidinya sekarang untuk BBM, termasuk pertalite, solar, LPG, subsidinya menjadi Rp502 triliun, gede sekali. Enggak ada negara yang seberani kita melakukan ini subsidi segede ini," ujar Jokowi, dikutip Minggu (12/6/2022).
Dia mengatakan, di Indonesia, harga BBM masih dinilai terjangkau, antara lain untuk Pertalite sebesar Rp7.650 dan Pertamax Rp12.500 per liter.
Sementara itu, di negara lain seperti di Amerika Serikat (AS), harga BBM mencapai Rp19.400 dan di Singapura bahkan mencapai Rp33 ribu.
Melihat kondisi ini, Jokowi membayangkan bagaimana jika seandainya harga BBM melonjak seperti negara-negara tersebut.
"Bayangkan kalau Pertalite jadi Rp33 ribu, pasti demo semuanya. Bener nggak? Oleh sebab itu, dengan sekuat tenaga kita pertahankan harga ini. Tetapi ingat, harga yang harus dibayar oleh APBN itu gede sekali," ucap Jokowi.
Dia pun menegaskan bahwa tak ada negara lain yang bahkan berani memberikan subsidi sebesar Indonesia yang mencapai angka Rp502 triliun.
Kendati demikian, pemerintah tetap memutuskan untuk memberikan subsidi karena perekonomian masyarakat masih belum pulih sepenuhnya.
Jokowi pun juga menjelaskan soal subsidi pangan.
Dia mengatakan, harga beras masih terjangkau di dalam negeri jika dibandingkan negara lainnya.
Di Indonesia, harga beras rata-rata sebesar Rp10 ribu per liter dibandingkan AS yang mencapai Rp52 ribu.
"Bayangkan kalau harga beras di sini menjadi Rp52 ribu, demo setahun nggak rampung-rampung, bener nggak? Ini yang perlu saya sampaikan biar kita semuanya tahu. Oleh sebab itu, kita pertahankan harga beras supaya tidak naik, harga BBM juga tidak naik," tegasnya.
Jokowi juga mengingatkan bahwa negara juga masih harus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp154 triliun dan terbatasnya kemampuan APBN untuk menanggung seluruh bebannya.
"Tetapi kita juga harus ingat APBN itu ada keterbatasannya. Ini akan terus kencangkan sampai akhir tahun, entah dengan cara apa, sampai akhir tahun kita kencangkan supaya yang tadi saya sebutkan itu tidak naik dengan subsidi," pungkasnya,
Editor : Rohman
Artikel Terkait
