Menurut Pulung masalah ketenagakerjaan Indonesia bukan sekadar berapa banyak orang yang bekerja, melainkan persoalan kualitas dan struktur lapangan pekerjaan.
"Penurunan kualitas lapangan kerja ini menjadi cermin retak problem ketenagakerjaan kita. Bahkan menjadi ironi angka pertumbuhan ekonomi ," ujar Pulung.
Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan orang terdidik. Masalahnya adalah ekonomi belum cukup banyak menciptakan pekerjaan berkualitas.
Pulung mengingatkan, persoalan tersebut tidak boleh hanya dibaca sebagai angka pengangguran. Jika semakin banyak anak muda menempuh pendidikan tinggi tetapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial juga bisa tergerus.
"Akibatnya masyarakat gak percaya lagi pada institusi pendidikan, karena sudah sekolah tinggi-tinggi tapi susah dapat pekerjaan," katanya.
Karena itu, Pulung meminta pemerintah mulai melihat persoalan ketenagakerjaan dari sisi kualitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi dan ekonomi harus diterjemahkan menjadi lapangan pekerjaan yang nyata, terutama pekerjaan yang mampu menyerap tenaga muda terdidik.
Menurutnya, pemerintah harus mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Pemerintah juga perlu menciptakan iklim usaha yang lebih ramah melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan jaminan keamanan investasi.
"Investasi jangan hanya dilihat dari berapa besar modal yang masuk. Yang juga harus dilihat adalah berapa banyak lapangan pekerjaan yang tercipta," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah perlu membenahi hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Pulung mendorong agar konsep link and match kembali diperkuat sehingga kompetensi lulusan pendidikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
