PURWOREJO, iNewsKediri - Era digitalisasi, kecepatan, dan kecakapan serta potensi destrupsi informasi sangatlah besar.
Tantangan yang tidak mudah untuk di jawab, namun perlu keberanian untuk bersikap.
Bidang Lingkungan Hidup Badan Koordinasi Nasional (Bidang LH Bakornas) Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Himpunan Mahasiswa Islam (LEPPAMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) turut menyayangkan terhadap "Tragedi WADAS".
Selain terkait Lingkungan, gagalnya komunikasi dan humanisasi sikap pemerintah memperkeruh suasana.
"Sangat di sayangkan, dalam proses pembangunan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bendungan Bener di Purworejo Jawa tengah, di ciderai dengan gagalnya kampanye lingkungan serta tindakan tidak komunikatif oleh pemerintah," ucap Nuris Eka.
Bidang LH Bakornas LEPPAMI menilai dalam proses pembangunan proyek nasional terutama yang memerlukan bahan baku yang berada di desa wadas berupa batu andesit harus berwawasan lingkungan.
Hal ini menjadi hal yang mendasar dalam koridor "environment sustainable", serta hal penting, menjadi sebuah titik tolak warga yang menyebabkan pertentangan di masyarakat.
"Kegagalan kampanye lingkungan yang di lakukan pemerintah juga diikuti dengan polarisasi tindakan dari aparat kepolisian khususnya Polres Purworejo dan Polda Jateng yang seakan menjadi alat kekuasaan dalam memaksakan kehendak penambangan batu andesit di desa Wadas yang masih mengalami kontra presepsi dengan pihak pembangunan waduk," tambahnya.
"Pengamanan Ekstra yang di lakukan dalam pengamanan pengukuran dan pemetaan wilayah di wadas oleh badan pertanahan nasional (BPN) dan Dinas Pertanian, serta terjadinya penangkapan warga menjadikan hal ini seakan ancaman dan meningkatkan ketegangan di masyarakat."
"Serta membuat situasi seolah terjadi peningkatan aktifitas otoritarian sipil di tengah arus demokrasi bangsa," ujar mahasiswa alumni Fikom Unitomo Surabaya.
PB HMI melalui Bidang LH Bakornas LEPPAMI, menghimbau agar pemerintah menggunakan komunikasi yang lebih efektif dari pada pendekatan kekuatan dan kekuasaan atas nama negara.
Pemerintah harus dapat meyakinkan setidaknya terkait dengan lingkungan wadas paska tambang serta kebermanfaatan pembangunan waduk bener secara umumnya.
Sehingga pendekatan persuasif dengan menggunakan komunikasi efektif akan menghasilkan pemahaman presepsi dengan minim resistensi penolakan di masyarakat apalagi yang berkahir dengan kericuhan.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
