Mengatasi Masalah Kemiskinan Ekstrem, Kementrian PUPR Membangun Rutilahu

SURAKARTA, iNewsKediri - Salah satu masalah yang tengah dihadapi Pemerintah Indonesia adalah masalah kemiskinan ekstrem.

Berbagai upaya telah dilakukan, satu diantaranya upaya yang ditempuh Pemerintah dalam hal ini Kementrian PUPR adalah membangun Rumah Tidak Layak Huni Atau Rutilahu.

Baca Juga

Pastikan TMMD Selesai Sesuai Target Asisten Teritorial KSAD Tinjau Lokasi

Upaya menghapus masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia ini merupakan mandat dari Presiden Jokowi dan ditargetkan bisa rampung hingga akhir 2024. 

Mandat Presiden Jokowi ini juga sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Wujud nyata Pemerintah dalam hal penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia terlihat melalui kolaborasi program penanganan permukiman kumuh, khususnya di kawasan Semanggi Selatan, RW 1 Mojo, Kota Surakarta.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy hadir dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni.

Kawasan tersebut bersama dengan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, perwakilan DPRD Kota Surakarta, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman KemenPUPR Johannes Wahju Kusumususanto, Direktur Rumah Swadaya KemenPUPR Arsyad, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.

Muhadjir menyatakan penanganan kemiskinan ekstrem juga sangat tergantung pada inisiatif dan niat baik Pemkab/Pemkot.

Kalau Pemkab/Pemkot memiliki inisiatif dan kemauan politik yang baik untuk menangani masalah kemiskinan di wilayahnya, pemerintah pusat akan memfasilitasi melalui Kemenko PMK yang mengemban tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Dengan program yang dilakukan Pemkot Surakarta yang melibatkan semua stakeholder baik dari unsur pemerintah (APBN), BUMN maupun swasta akan kita jadikan model untuk penyelesaian kemiskinan ekstrem, permukiman-permukiman kumuh di Indonesia,” cetusnya.

Pembangunan rumah layak huni di permukiman kumuh Semanggi Selatan berjumlah 47 unit dan ditargetkan akan selesai dan mulai ditempati pada bulan April mendatang.

Sedangkan, pada waktu bersamaan, dengan bantuan dari berbagai CSR rencana akan dibangun 136 unit rumah layak huni serupa di kawasan Semanggi Utara, Kota Surakarta.

“Kita harapkan tahun ini semuanya selesai. Jadi lebih cepat dari target semula yang diperkirakan baru akan selesai di 2023, bahkan untuk di wilayah Semanggi Selatan harapannya April sudah bisa ditempati,” tandas Menko PMK.

Pada kesempatan tersebut, ia pun menyampaikan optimistis Indonesia akan mampu menurunkan kemiskinan ekstrim.

Apalagi kini didukung dengan semakin longgarnya aktivitas pergerakan masyarakat dan meningkatnya ekonomi.

“Kita tahu, kawasan kumuh juga menjadi kantong lahirnya generasi stunting yang menjadi masalah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kalau kita gagal menangani ini secara holistik, maka intervensi apapun tidak akan maksimal dan akan sangat menentukan generasi Indonesia selanjutnya,” pungkas Muhadjir. (ANP).

Editor : Rohman