KEDIRI, iNewsKediri - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu benar-benar mencermati dampak yang ketika memutuskan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama yang subsidi.
Ketika pemerintah berencana menaikan harga BBM dalam waktu dekat, maka di saat bersamaan masyarakat juga harus melewati inflasi bahan pangan (volatile food) yang hampir sentuh 11% secara tahunan per Juli 2022.
"Masyarakat kelas menengah rentan juga akan terdampak, mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah bisa saja korbankan belanja lain," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (28/8/2022).
Menurutnya, bisa saja yang tadinya masyarakat ini mampu menyisihkan uangnya untuk membeli kebutuhan tersiernya ataupun mulai mengambil cicilan rumah, dan lain sebagainya tapi justru malah mulai berhemat.
Hal ini terjadi karena kebutuhan itu dikalahkan untuk belanja BBM.
"Imbasnya apa? Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu. Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," jelasnya.
Sehingga pada akhirnya daya beli masyarakat turun tajam, serapan tenaga berkurang.
Dia mengaku khawatir Indonesia bisa menyusul negara lainnya yang masuk ke fase stagflasi.
"Jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase Stagflasi. Imbas nya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam," ucapnya.
Dia menambahkan kalau masih banyak alternatif yang sebenarnya bisa menjadi opsi pemerintah untuk kembali mengatur porsi dan memilah mana yang prioritas mana yang tidak.
Salah satunya adalah infrastruktur yang tidak prioritas seharusnya bisa dipertimbangkan agar bukan tidak mengorbankan masyarakat. (OZ)
Editor : Rohman
Artikel Terkait
